JAKARTA - Transformasi layanan ibadah haji dan umrah terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan jemaah terhadap sistem pelayanan yang cepat, aman, dan transparan.
Upaya pembaruan tersebut kini difokuskan pada penguatan integrasi digital antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, sebagai pusat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dunia.
Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih tertata sekaligus memberikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah sejak proses keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
Ia menegaskan bahwa integrasi digital bukan semata modernisasi teknologi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan serta kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Seluruh proses layanan mulai dari pengurusan visa, penyediaan akomodasi, layanan kesehatan, hingga kepulangan ditargetkan berada dalam satu sistem pemantauan terpadu.
Penguatan Integrasi Digital Layanan Jemaah
Menurut Menhaj, pelayanan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia harus berlangsung cepat, aman, dan nyaman tanpa kendala teknis maupun administratif.
Karena itu, integrasi sistem data antara Indonesia dan Arab Saudi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan. Melalui konektivitas yang lebih kuat, pemerintah dapat memastikan setiap tahapan perjalanan jemaah terdokumentasi dengan baik dan dapat dipantau secara real time.
Langkah ini juga memungkinkan koordinasi lintas negara berjalan lebih efisien, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat. Dengan sistem digital yang terhubung, potensi kesalahan administratif maupun keterlambatan layanan dapat ditekan seminimal mungkin.
Pemerintah berharap pendekatan ini menjadi standar baru dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.
Dukungan Terhadap Modernisasi Sejalan Visi Saudi
Selain memperkuat integrasi data, Indonesia juga menyatakan dukungan penuh terhadap agenda modernisasi layanan haji dan umrah yang sejalan dengan Saudi Vision 2030.
Program transformasi besar yang dijalankan pemerintah Arab Saudi tersebut menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jutaan jemaah dari seluruh dunia.
Salah satu implementasinya adalah optimalisasi platform Nusuk Masar yang digunakan dalam kontrak hotel serta manajemen layanan jemaah. Dengan sistem ini, proses pemesanan akomodasi dan pengaturan kebutuhan jemaah dapat dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi.
Pemerintah Indonesia menilai penggunaan platform digital semacam ini akan membantu memastikan standar layanan tetap terjaga sekaligus memudahkan pengawasan.
Di sisi lain, dukungan terhadap modernisasi juga dipandang sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan pengelolaan ibadah dengan perkembangan teknologi global.
Digitalisasi diyakini mampu mengurangi praktik birokrasi yang berbelit serta meningkatkan efisiensi pengelolaan kuota jemaah setiap tahunnya.
Usulan Fleksibilitas Kuota Dan Mekanisme Visa
Dalam kesempatan yang sama, Menhaj turut mengusulkan adanya fleksibilitas mekanisme penggantian visa bagi jemaah yang batal berangkat.
Tujuannya agar kuota yang telah dialokasikan tidak hangus dan tetap dapat dimanfaatkan oleh calon jemaah lain hingga mendekati hari keberangkatan.
Ia menekankan bahwa setiap kuota merupakan hak umat yang harus dijaga pemanfaatannya secara optimal. Dengan mekanisme yang lebih fleksibel, peluang keberangkatan jemaah cadangan dapat ditingkatkan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini juga diharapkan mampu mengurangi kerugian administratif maupun finansial akibat slot keberangkatan yang tidak terpakai.
Selain persoalan visa, pemerintah Indonesia juga meminta kejelasan teknis terkait pembayaran Dam atau denda tamattu melalui sistem digital. Harapannya, proses pembayaran menjadi lebih praktis, transparan, serta tidak membingungkan jemaah.
Kejelasan mekanisme ini penting mengingat kewajiban Dam merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah yang harus dipenuhi sesuai ketentuan syariat.
Harapan Peningkatan Perlindungan Dan Kenyamanan Jemaah
Secara keseluruhan, penguatan integrasi sistem digital antara Indonesia dan Arab Saudi diarahkan untuk menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi jemaah.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan perjalanan ibadah berada dalam pengawasan yang jelas, mulai dari persiapan di tanah air hingga kembali setelah menunaikan rangkaian ibadah.
Digitalisasi juga membuka peluang peningkatan kualitas layanan kesehatan, pemantauan kondisi jemaah lanjut usia, hingga penyediaan informasi darurat secara cepat. Dengan dukungan teknologi, koordinasi antara petugas Indonesia dan otoritas Arab Saudi dapat berlangsung lebih responsif dalam berbagai situasi.
Ke depan, transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat rasa aman jemaah selama beribadah. Pemerintah menilai bahwa pelayanan yang terintegrasi secara digital merupakan kebutuhan mendesak di tengah jumlah jemaah yang terus meningkat setiap tahun.
Melalui kolaborasi erat dengan Arab Saudi serta pemanfaatan teknologi modern, Indonesia berupaya menghadirkan standar baru pelayanan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada keselamatan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk memastikan setiap jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, serta terlindungi secara optimal.